Diganti UKG Setiap Tahun
SURABAYA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)– RI membentuk tim reformasi tata kelola guru yang diketuai oleh Muchlas Samani, mantan rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Hal itu disebabkan Kemendikbud merasa kecewa terhadap kualitas guru yang masih buruk, meski mereka telah mengikuti pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG).
Kemendikbud tampaknya tak lagi percaya dengan hasil sertifikasi guru melalui PLPG di seluruh Indonesia. Pasalnya, setelah diuji coba lewat ujian kompetensi guru (UKG) bagi para guru yang telah mengikuti PLPG, hasilnya mengecewakan.
Misalnya, ada guru Bahasa Indonesia yang hanya bisa mengerjakan dua dari 40 soal bahasa Indonesia yang diujikan. Itu artinya, PLPG yang digelar sejak tahun 2000 tidak berjalan maksimal. Bahkan, dipredikasi hasil sertifikasi yang didapatkan para peserta PLPG itu hanya karena faktor kasihan dari instruktur PLPG.
“Bisa saja hasilnya cuma MPD alias ’merupakan pemberian dosen’,’bukan kemampuan sebenarnya dari para guru di Indonesia yang ikut PLPG,” jelas Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Sumarna Sura Pranata, di sela-sela pelaksanaan pembukaan PLPG Rayon 114 Unesa, di Hotel Utami Sidoarjo, kemarin (12/8).
Pria yang akrab disapa Prana itu memastikan bahwa pada 2016, kegiatan PLPG akan dihapus dan diganti dengan nama lain. “Mungkin pelatihan profesi (guru),” tandasnya. Prosesnya pun bakal berbeda dengan sistem PLPG. Biasanya PLPG dilakukan selama berbulan- bulan dan hanya guru tetap dan PNS yang bisa ikut, setelah mereka mengikuti UKG yang jumlah kuotanya hanya 1,6 juta se-Indonesia.
Namun, dalam proses pendidikan profesi mulai 2016, sistemnya berbeda. Kemendikbud akan melakukan upgrade terhadap seluruh guru di Indonesia. Itu artinya, sebanyak 3.015.315 guru akan di-upgradge lewat UKG. Kemudian, guru yang kemampuannya buruk akan dievaluasi dan wajib untuk mengikuti pendidikan profesi guru (PPG).
“Guru (se-Indonesia) akan dites, tidak bisanya itu apa? Mereka akan di-upgrade tidak bisanya apa? UKG tidak bisa hanya sekali seumur hidup. UKG harus tiap tahun,” jelasnya. Guru yang menjadi peserta UKG akan dievaluasi dalam materi pengajaran yang mana yang dikuasai atau masih lemah, mereka akan dilatih.
Menurut Prana, upgrade guru itu sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengenai Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang mengamanatkan kompetensi guru harus naik setiap tahun.
Tak heran bila Kemendikbud mengeluarkan anggaran yang terbilang besar. Anggaran PLPG 2015 mencapai Rp 400 miliar. Sebab, pada tahun depan, UKG akan digelar secara keseluruhan terhadap para guru. Diperkirakan anggarannya mencapai Rp 1 triliun.
Masalah lainnya, perguruan tinggi yang menjadi instruktur PLPG tidak memiliki informasi data kebutuhan guru dan sekolah tidak mendapat data suplai guru yang ada. “Sekarang 27 persen dari total guru yang jumlahnya tiga juta lebih itu belum S1,” jelasnya.
Selain potensi guru yang dididik PLPG masih rendah, problem lain adalah banyak guru yang tidak sesuai perundangan. Sebab, pendidikannya masih di bawah S2 dan belum menjalani pendidikan profesi.
Di tempat yang sama, ketua panitia sertifikasi guru rayon 114 Unesa, Aliemufi, menambahkan, pada tahun ini, pihaknya menerima 1.624 peserta PLPG. “Tiap tahun, Unesa mengelola 10-12 ribu peserta dari 21 provinsi. Mulai dari Aceh, Papua, NTT, hingga Gorontalo. Mereka dari 121 kabupaten/ kota. Ada 224 assesor dalam PLPG ini,” sebut Aliemufi.
SURABAYA KULIAHKAN GURU HINGGA S2
Di tengah ketidakpercayaan Kemendikbud terhadap para guru di Indonesia, Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya tetap berusaha untuk meningkatkan kualitas guru di Kota Pahlawan. Dispendik menggandeng Pascasarjana Unesa untuk melakukan seleksi beasiswa S2 bagi guru-guru di Surabaya.
Kemarin (12/8), sebanyak 205 guru SD negeri dari berbagai sekolah di Surabaya mengikuti seleksi beasiswa S2 itu di gedung aula lantai 3 Pascasarjana, Unesa. Beasiswa Pendidikan S2 bagi guru SD nantinya akan dikonsentrasikan pada bidang magister pendidikan. Sehingga, para guru lebih profesional dalam memberikan sebuah pendidikan yang bermutu dan berkualitas di Surabaya.
Kabid Ketenagaan Dispendik Yusuf Masruh menjelaskan bahwa pemberian beasiswa ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Surabaya. Tujuannya agar mutu guru dan pendidikan makin meningkat dari tahun ke tahun. “Dari 205 guru yang mengikuti seleksi nanti akan diambil 60 guru yang akan mendapatkan beasiswa S2 dari pemkot,” jelasnya. (han/c2/jay)
